Tata Pemerintahan Kalimantan Tengah Abad 18-19

 Artikel Dayak

Afdeeling Borneo in 1850

Tercatat dalam buku sejarah propinsi kalimantan Selatan 1 bahwa Sultan Tahmidullah II pada tahun 1787 menyerahkan kemerdekaan dan kedaulatan kerajaan kepada VOC (Veregnide Oost Indische Company)yang ditandai dengan Akte penyerahan (Acte van afstand)tertanggal kayutangi 17-8-1787. Akte penyerahan tersebut ditandatangani oleh Sultan Tahmidullah II di depan Residen Walbeck. Hal ini terjadi setelah Sultan Tahmidullah berhasil menguasai tahta kerajaan dengan bantuan VOC dan selanjutnya Kerajaan Banjar menjadi taklukan VOC.

Berdasarkan akte peenyerahan tersebut,Sultan Tahmidullah juga menyerahkan status wilayah kekuasaannya termasuk daerah-daerah dayak ((dajaksche provintien)ke bawah kekuasaan VOC. Setelah VOC dinyatakan bangkrut dan bubar,selanjutnya penguasaan daerah bekas taklukan VOC diambil alih oleh kerajaan belanda melalui Gubernur Jenderal Hindia Belanda di Batavia (sekarang Jakarta). Dengan demikian daerah dayak juga berada di bawah kekuasaan Gubernur Jenderal Hindia Belanda.

 

Pada tanggal 1 januari 1817,ditanda tangani kontrak persetujuan karang Intan I oleh sultan Sulaiman di depan Residen Arnout van boekholzt dari pemerintah hindia Belanda. Enam tahun kemudian, yakni tanggal 13 september 1923,dilakukan alterasi dan ampliasi (perubahan,peralihan,penambahan,perluasan dan penyepurnaan)yang dikenal dengan nama Kontrak Persetujuan Karang Intan II. Kontrak tersebut juga ditanda tangani oleh Sultan Sulaiman di depan Residen Mr.Tobias.

 

Berdasarkan kontrak persetujuan ke II ini,Sultan melepaskan secara penuh hak-haknya atas seluruh kawasan di Kalimantan yang dianggap sebagai wilayah kerajaan Banjar itu,termasuk yang disebut Belanda sebagai Daerah Dayak (Dajaksche Provintien). Pihak Pemerintah Hindia Belanda kemudian melakukan pemetaan di kawasan dajaksche provintien. Sungai kahayan dalam pemerintaha Belanda di sebut Groote dajak Rivier sedang sungai kapuas di sebut Kleinee dajak rivier

 

Sebelum adanya akte penyerahan Kayutangi tersebut,wilayah Dajaksche provintien yang kini dikenal sebagai wilayah Propinsi Kalimantan Tengah tidak langsung dikuasai VOC. Ketika Perang Banjar (1859-1865) usai dengan belanda sebagai pemenangnya,suku dayak masih melanjutkan pertempurannya melawan Belanda yang dikenal denagn nama Perang Barito (1865-1905). Tetapi akibat akte penyerahan serta Kontrak Perjanjian Karang Intan I dan II,tertancaplah kekuasaan penjajah belanda di kalimantan.

 

Namun penguasaan yang sangat luas itu tidak berlangsung mulus. Belanda mengalami kekurangan tenaga dalam mengelola pemerintahan meskipun telah dilakukan pembagian wilayah. Belanda kemudian membatasi kekuasaan langsungnya pada tingkat onderafdeling saja,sedang unutk pemerintahan distrik dan onderdistrik Belanda menggunakan para petinggi Suku Dayak. Beberapa Temanggong dan Damang diangkat menududuki jabatan Kepala distrik dan kepala onderdistrik.

 

Author: 

Tabe, Salam Isen Mulang, Adil Katalino Bacuramin Kasaruga Basengat Ka Jubata.

Related Posts

Leave a Reply